Perubahan Ketiga atas UU BUMN menghadirkan reformasi penting untuk meningkatkan tata kelola BUMN, memperkuat pengawasan regulasi, serta mengoptimalkan manajemen aset dan sumber daya manusia. *Artikel ini ditulis oleh Partner Kantor Hukum Marieta Mauren, Sylvia M. Mauren. Pada 24 Februari 2025, pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha […]

Ditulis oleh Windri Marieta, Partner Marieta Mauren dan Fathimah Syafril, Associate Marieta Mauren   POJK 4/2025 Mengisi Kekosongan Regulasi di Sektor Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan Pada 26 Februari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) resmi mengundangkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (“POJK 4/2025”). Regulasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum […]

Oleh Windri Marieta dan Arian Majesta Sulu* Para pelaku usaha wajib memahami perbedaan antara POJK 40/2024 dan POJK 10/2022 untuk memenuhi kewajiban dan menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Pada 24 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi […]

Pendahuluan Akhir-akhir ini kasus gagal bayar dalam perusahaan pembiayaan berbasis teknologi informasi atau biasa dikenal perusahaan ‘pinjol’ (pinjaman online) atau ‘pindar’ (pinjaman dalam jaringan) banyak mencuat. Bahkan salah satu CEO perusahaan tersebut ada yang baru-baru ini dijadikan tersangka dan masuk ke Daftar Pencarian Orang (DPO). Di kasus lain, suatu perusahaan pindar juga ada yang tertipu […]

On 12 August 2024, Ministry of Law and Human Rights (“MOLHR”) issued Regulation Number 19 of 2024, amending the previous Regulation Number 8 of 2014 concerning Ordinary Passports and Travel Letters as Passports (“MOLHR Regulation 19/2024”). The issuance of MOLHR Regulation 19/2024 aims to improve the quality of services related to ordinary passports and passport-like […]

Pendahuluan Perkembangan teknologi dan kebutuhan akan pinjaman dana melahirkan industri Fintech peer to peer lending (Fintech P2P lending). Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 12 Juli 2024, menunjukkan terdapat 98 perusahaan Fintech P2P lending yang memiliki ijin. Per Februari 2024, Fintech P2P lending telah menyalurkan dana sebesar Rp. 61,09 triliun. Di balik angka […]