Update 13:39 - May 05, 2025

A. UMUM Tantangan perekonomian global sejak awal 2025 memberikan dampak terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kondisi ini berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (“PHK”) yang dilakukan sejumlah perusahaan. Mengutip Situs Satudata Ketenagakerjaan Republik Indonesia (“Kemnaker”), sebanyak 18.610 orang mengalami PHK selama periode Januari-Februari 2025. Dari jumlah ini, 57,37% merupakan jumlah PHK yang terjadi di Jawa Tengah, […]

Update 14:53 - April 30, 2025

Bidang kemaritiman dan pengangkutan laut mungkin belum populer di kalangan mahasiswa hukum. Namun, bagi mereka yang berani melangkah keluar dari arus utama, bidang ini menawarkan bukan hanya prospek karier yang solid, tapi juga keterlibatan dalam isu-isu strategis berskala global. Sektor kemaritiman dan pengangkutan laut di Indonesia, kerap kali dianggap sebagai ranah yang belum banyak dijamah. […]

Update 16:49 - April 17, 2025

Perubahan Ketiga atas UU BUMN menghadirkan reformasi penting untuk meningkatkan tata kelola BUMN, memperkuat pengawasan regulasi, serta mengoptimalkan manajemen aset dan sumber daya manusia. *Artikel ini ditulis oleh Partner Kantor Hukum Marieta Mauren, Sylvia M. Mauren. Pada 24 Februari 2025, pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha […]

Update 14:51 - March 27, 2025

Ditulis oleh Windri Marieta, Partner Marieta Mauren dan Fathimah Syafril, Associate Marieta Mauren   POJK 4/2025 Mengisi Kekosongan Regulasi di Sektor Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan Pada 26 Februari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) resmi mengundangkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (“POJK 4/2025”). Regulasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum […]

Update 13:18 - March 24, 2025

Oleh Windri Marieta dan Arian Majesta Sulu* Para pelaku usaha wajib memahami perbedaan antara POJK 40/2024 dan POJK 10/2022 untuk memenuhi kewajiban dan menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Pada 24 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi […]

Update 09:53 - December 18, 2024

Pendahuluan Akhir-akhir ini kasus gagal bayar dalam perusahaan pembiayaan berbasis teknologi informasi atau biasa dikenal perusahaan ‘pinjol’ (pinjaman online) atau ‘pindar’ (pinjaman dalam jaringan) banyak mencuat. Bahkan salah satu CEO perusahaan tersebut ada yang baru-baru ini dijadikan tersangka dan masuk ke Daftar Pencarian Orang (DPO). Di kasus lain, suatu perusahaan pindar juga ada yang tertipu […]